Take a fresh look at your lifestyle.

Toko Online Wajib Punya Izin Usaha

1,276

Novia adalah seorang mahasiswi tingkat akhir yang sedang menyelesaikan skripsi. Untuk mengisi waktu senggangnya, sambil mengurus skripsi dia berjualan online di salah satu e-commerce. Barang yang dijualnya adalah kosmetik dan pernak pernik home decore. Karena harganya terjangkau dan jenis koleksinya yang lumayan unik serta lengkap, maka dagangannya laris manis. Bahkan, ia mendapatkan omzet yang luar biasa hanya dalam waktu tiga bulan saja.

Novia memulai usahanya tanpa memiliki pengetahuan bagaimana cara berjualan di e-commerce. Ia hanya membuat akun di salah satu e-commerce, kemudian memasukan foto-foto dari barang dagangannya pada akun di e-commerce tersebut, kemudian melakukan promosi baik melalui media online ataupun dengan cara promosi lainnya. Apabila ada pembeli maka akan dilayani sesuai permintaan. Selama proses menjalankan usahanya, dia tidak pernah mengerti apakah harus mengajukan izin usaha ataukah tidak? Apakah harus membayar pajak ataukah tidak?

Namun sebenarnya, bagaimana sih ketentuannya ketika akan membuka toko online? Apakah wajib memiliki izin usaha?

Saat ini, pemerintah telah resmi mewajibkan pemilik toko online atau e-commerce untuk memiliki izin usaha. Hal tersebut tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Aturan tersebut mengatur mengenai pelaksanaan transaksi melalui PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) atau e-commerce, baik dari sisi pelaku usaha (merchant), konsumen, maupun produk.

Baca Juga; Aspek Hukum Jual Beli Secara Online dengan Maraknya Toko Online

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (“PP 80/2019”), PMSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

PMSE dapat dilakukan oleh pelaku usaha, konsumen, pribadi, dan instansi penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PMSE merupakan hubungan hukum privat. Sedangkan pelaku usaha pada PSME meliputi pelaku usaha dalam negeri dan luar negeri.

Aturan ini juga mengatur pelaku usaha luar negeri yang secara aktif melakukan penawaran dan/atau melakukan PMSE kepada konsumen yang berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu harus membuat kantor fisik sebagai perwakilannya di Indonesia serta memenuhi kewajiban membayar pajakan. Sesuai dengan Pasal 8 PP 80/2019, kegiatan usaha PMSE berlaku ketentuan dan mekanisme perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan izin usaha, hal tersebut telah diatur dalam pasal 15 PP 80/2019 yang berbunyi:

  1. Pelaku usaha wajib memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha PMSE.
  2. Penyelenggara sarana perantara dikecualikan dari kewajiban memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika:
    1. bukan merupakan pihak yang mendapatkan manfaat (beneficiary) secara langsung dari transaksi; atau
    2. tidak terlibat langsung dalam hubungan kontraktual para pihak yang melakukan PMSE.
  3. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengajuan izin usaha dilakukan melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi PPMSE mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dengan Peraturan Menteri.

Baca Juga; Permudah izin usaha, Pemerintah DKI Jakarta hapuskan SKDP

Pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha PMSE dikenai sanksi administratif oleh Menteri Perdagangan, berupa :

  1. peringatan tertulis;
  2. dimasukkan dalam daftar prioritas pengawasan;
  3. dimasukkan dalam daftar hitam;
  4. pemblokiran sementara layanan PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri oleh instansi terkait yang berwenang; dan/atau
  5. pencabutan izin usaha.

Daftar prioritas pengawasan adalah daftar pelaku usaha bermasalah atau berpotensi melanggar kebijakan perdagangan, namun belum termasuk dalam daftar hitam. Pengelolaan daftar hitam tersebut dilakukan dengan mekanisme yang transparan. Sedangkan, “daftar hitam” adalah daftar pelaku usaha yang mempunyai reputasi buruk, telah terbukti merugikan konsumen, kepentingan nasional, dan/atau keamanan nasional.

Peringatan tertulis diberikan paling banyak tiga kali dalam tenggang waktu dua minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan sebelumnya diterbitkan. Sanksi administratif akan dimasukkan dalam daftar prioritas pengawasan, serta dikenakan kepada pelaku usaha yang tidak melakukan perbaikan setelah diberikan surat peringatan tertulis ketiga Dengan diberlakukannya aturan ini, pelaku usaha atau online shop yang selama ini berjualan secara e-commerce wajib memiliki izin usaha. Pembuatan izin juga bisa diakses melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission (OSS).

Dengan penjelasan  terkait izin usaha toko online sejak ditekennya Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP 80/2019), diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi para pemilik toko online, sehingga akan memiliki izin usaha dan dapat membantu pembangunan negara dengan pajak =dari hasil penjualan usaha.

Bagi kalian yang tidak sempat membaca, kita dengerin yuk lewat podcast IDLC.ID yang ada di spotify

Referensi :
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019

Sumber gambar
http://bit.ly/34UYkND
http://bit.ly/2t1LCQb

Leave A Reply

Your email address will not be published.